mediaterobos.com 

Solsel- Bupati Solsel, H. Muzni Zakaria menerima penghargaan sertifikat apresiasi pembina program kampung iklim (ProKlim) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Rabu 25/10/18. Penghargaan diserahkan di Auditorium dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabhakti KLHK, Jakarta.

Penghargaan serupa juga diserahkan kepada Gubernur Sumbar serta beberapa kab/kota lain di Sumbar (Total 9 kab/kota). Secara keseluruhan penghargaan ini diberikan kepada 9 propinsi dan 41 Kab/Kota serta 33 lokasi kampung iklim se-Indonesia dengan 4 kategori penghargaan yaitu pembina, pelaksana proklim, prokim lestari dan proklim utama.

Penghargaan yang diberikan langsung Mentri tersebut diberikan kepada Bupati yang diwakili oleh Kadis Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup  (Perumkin&LH) Solok Selatan, H. Amril Bakri di Jakarta.

Bupati Solsel menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan dari pemerintah pusat atas usaha-usaha pembinaan yang dilakukan dalam melaksanakan berbagai kegiatan ProKlim di daerahnya
"Ini juga menjadi motivasi bagi kami para aparatur di daerah untuk senantiasa menjaga lingkungan untuk tetap lestari," ucap Muzni.

Muzni juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dan juga pemerintah untuk terus bersinergi dan saling mengisi untuk terus menjaga lingkungan sekitar dalam mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri
"Penghargaan ini sendiri pada dasarnya adalah untuk masyarakat Solsel itu sendiri yang telah menjaga lingkungannya dengan baik," jelasnya.

Sementara itu Mentri KLHK Siti Nurbaya, mengatakan bahwa para penerima penghargaan diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan ujung tombak dalam menyerbaluaskan pemahaman mengenai perubahan iklim
"Jika kita melangkah bersama-sama, bahu membahu, tentu akan terwujud Indonesia yang berketahanan iklim," ujarnya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat melalui langkah nyata pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim di wilayah kerja masing-masing. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan perubahan iklim dalam dokumen rencana pembangunan yang komprehensif.

Sebagaimana diketahui, isu perubahan iklim telah menjadi perhatian banyak kalangan. Berbagai kejadian terkait kondisi iklim yang tidak menentu seperti banjir, kekeringan, dll, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi dan lingkungan.

Kondisi itulah yang melatarbelakangi perlunya aksi- aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi nyata dalam upaya mitigasi mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.(hms/men)

Sumber: DLH Sumbar / Humas Solsel
 
Top