Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, menyebutkan ada penambahan pengusulan rumah adat Minangkabau atau Rumah Gadang" di kampung adat Kawasan Saribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru untuk direstorasi.

"Sebelumnya yang ditandatangani surat hibahnya 38 rumah, kemudian ada penambahan menjadi 49 dengan akta notaris. Kemarin masyarakat mengusulkan menjadi 50 rumah agar bisa direstorasi," sebut Kepala Dinas Pariwisata Solok Selatan, Harri Trisna saat dikonfirmasi dari Padang, Selasa.

Dari rumah gadang yang diusulkan tersebut, imbuhnya, 35 diantaranya telah disurvei oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) pada Mei 2018.

Ia menambahkan, restorasi rumah gadang di Kawasan Saribu Rumah Gadang Kecamatan Sungai Pagu itu merupakan upaya revitalisasi kampung adat tersebut sebagai destinasi wisata.

Rencana revitalisasi yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut kini masih tahap perencanaan.

Selain restorasi rumah gadang, revitalisasi dengan anggaran Rp110 miliar juga mencakup pembangungan sejumlah fasilitas pendukung, seperti area peristirahatan, parkir, dan menara pandang yang berada di luar kawasan yang kini telah menjadi cagar budaya.

"Rencana induk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Saribu Rumah Gadang yang pembuatannya juga dibantu Kemenpupera sudah dibuat sejak 2016, tapi belum dijadikan peraturan bupati karena masih ada penambahan," ujarnya.

Rencana induk RTBL tersebut akan menjadi acuan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Saribu Rumah Gadang.

"Semoga hingga akhir 2018 perencanaan selesai sehingga 2019 bisa dilaksanakan revitalisasinya," ujarnya.

Revitalisasi Rumah Gadang di Kawasan Saribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat tertunda.

Sebelumnya, Harry Trisna mengatakan belum dilaksanakannya revitalisasi rumah adat Minangkabau di objek wisata kampung adat Kecamatan Sungai Pagu tersebut karena kesalahan belanja rekening.

"(Anggaran) belum bisa dikucurkan karena kesalahan belanja rekening. Kementerian PUPR minta ada sertifikat, sedangkan masyarakat tidak mau pakai sertifikat karena tidak mau menyerahkan tanah kaum," ujarnya.

Hasil dari pertemuan di Kementerian PUPR beberapa waktu, sebutnya, anggaran yang sebelumnya diletakan di rekening belanja modal dipindahkan ke belanja yang diserahkan kepada masyarakat.

"Prosesnya ada penyerahan masyarakat sewaktu membangun, selesai membangun dikembalikan kepada masyarakat. Jelasnya, hibah sementara atau penyerahan sementara waktu membangun," ujarnya.

Jika selesai direvitalisasi, katanya perjanjiannya kepemilikan Rumah Gadang itu dikembalikan kepada masyarakat. (*)

Sumber Antara Sumbar
 
Top