Solsel-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan properti audit bagi proyek berskala besar agar peluang penyimpangan dalam proses pelaksanaan bisa dikontrol dan ketahanan daya konstruksi bisa diawasi.

"Proyek berskala besar itu harus dikontrol dari awal perencanaan hingga pelaksanaan dan bila perlu Kepala Daerah melahirkan relugasi untuk itu agar penyimpangan dalam prosesnya bisa dikontrol," kata Kepala Satuan Tugas Wilayah I KPK RI, Juliawan saat menggelar rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, di Padang Aro, Selasa.

Dia menyebutkan monitoring dan evaluasi sendiri ditujukan atas progress capaian perjanjian kerja, sekaligus mensosialisasikan fungsi KPK sebagai lembaga independen.

Dalam mewujudkan good governance atau penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, KPK telah mengembangkan sistem pengawasan secara integrity dan diawasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Tugas KPK katanya, tidak hanya sebagai penindak pelaku korupsi tetapi juga mempunyai wewenang melakukan monitoring, supervisi, serta koordinasi dalam pemberantasan korupsi.

Untuk area rawan terjadi korupsi di pemerintah daerah yang perlu diawasi katanya, dimulai dari proses penyusunan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta pelayanan publik dan perizinan, termasuk pengawasan bagi ketransparanan pengelolaan dana desa dan optimalisasi pendapatan daerah.

"Bila ditemukan persoalan pada kesalahan administrasi tidak perlu dibawa langsung ke ranah hukum dan upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk memberantas korupsi perlu pengawasan bersama dan peran serta masyarakat untuk memberi informasi terkait penyimpangan.

"Bagi yang ingin melapor, bisa disampaikan langsung ke KPK atau melalui situskws.go.iddan masyarakat tidak perlu takut. Penyampaian informasi sekarang bisa tanpa diikuti dengan identitas pribadi," katanya.

Biasanya masyarakat enggan melaporkan kalau pakai identitas oleh sebab itu sekarang tidak mesti lagi pakai identitas tersebut.

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria mengatakan kunjungan KPK ke Kabupaten itu akan menambah resistensi dan semangat kerja bagi pegawai untuk selalu menjaga diri dan organisasi.

"Ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat penting untuk para OPD," katanya.

Dia mengatakan, di Solok Selatan ada lima area rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang akan di Monev KPK Yakni PBJ, pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN dan dana desa.

"Kelima rencana aksi ini, sudah dilaksanakan dan dikerjakan oleh masing-masing OPD yang menjadi leading sektornya," katanya. (*)

Sumber Antara Sumbar
 
Top