Solsel- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menurunkan tim pendataan dan pengawasan hewan kurban, agar sapi yang disembelih hewan yang sehat, dan dagingnya layak dikonsumsi masyarakat.

"Tim yang dibentuk bertugas mendata dan mengecek kemungkinan penyakit yang bisa membahayakan jika dikonsumsi. Mereka mulai turun ke lapangan pada Selasa (21/8) ke seluruh kecamatan," kata Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian Solok Selatan, Yuherdi di Padang Aro, Senin.

Dia menyebutkan tim pemantau hewan kurban sebanyak 13 orang terdiri dari dokter hewan dan paramedik pateriner atau mantri hewan.

Dari 13 tim tersebut dibagi tugas per wilayah dimana petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pakan Selasa melakukan pengawasan di tiga kecamatan yaitu Pauah Duo, Sungai Pagu dan Koto Parik Gadang Diateh.

Untuk tiga kecamatan ini petugasnya sebanyak lima orang yang terdiri dari satu koordinator dan satu lagi koordinator pengawasan dan tiga orang melakukan pengawasan per kecamatan.

Sedangkan untuk pengawasan di Kecamatan Sangir dan Sangir Jujuan ada empat orang petugas.

Dari Puskeswan Sungai Gading juga ada empat orang yang akan mengawasi wilayah Sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari.

Dia mengatakan, untuk Solok Selatan jumlah pemotongan hewan kurban setiap tahunnya tidak terlalu banyak perubahan dimana pada 2017 tercatat sapi 843 ekor, kerbau 51 dan kambing 545 ekor.

Sedangkan pada 2016 jumlah kurban sebanyak jumlah sapi memang lebih banyak dibanding 2017 mencapai 899 ekor tetapi untuk kerbau hanya sembilan ekor dan 47 kambing.

"Tahun ini jumlah hewan kurban tidak akan jauh berbeda dibanding dua tahun belakangan," katanya.

Dia menambahkan, pemkab setempat juga sudah memberikan imbauan kepada masyarakat maupun panitia kurban agar tidak memotong sapi, kerbau dan kambing betina produktif.

"Kami sudah menyebar selebaran agar sapi, kambing dan kerbau betina produktif tidak dipotong guna menjaga populasi," ujarnya.

Larangan memotong betina produktif katanya, juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014.

Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan sangsinya pada pasal 86 yang berbunyi setiap orang yang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud pasal 18 (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan denda palinh sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp5 juta.

"Sangsinya saat ini memang belum bisa doyerapkan karena masih banyak masyarakat belum tahu tentang aturan ini," ujarnya. (*)
 
Top