Solok Selatan, mediaterobos.com- Pemkab Solok Selatan telah melakukan kesepakatan untuk mengganti lahan milik PT Mitra Kerinci sebesar Rp1,2 miliar dengan luas lahan 4,6 hektare guna pembangunan Masjid Agung.

Ganti rugi lahan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak namun penandatangan MOU masih ditunda sebab ada hal-hal yang perlu dilengkapi. Penundaan ini diambil pemerintah daerah setempat dengan PT Mitra Kerinci, menyusul masih samarnya regulasi mekanisme ganti rugi lahan yang tertuang dalam draft MoU tersebut.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Solok Selatan Akmal Hamdi menyebutkan, ada dua hal yang masih perlu dijelaskan terkait isi yang termuat dalam nota kesepakatan yang telah dimasukkan ke dalam notaris.

Pertama katanya, nilai ganti rugi lahan sebesar Rp 1,2 miliar kemudian dasar hukum yang nantinya dijadikan pegangan terutama untuk pemerintah daerah terkait mekanisme ganti rugi yang dipakai.

"Nilai ganti rugi yang dimaksudkan apakah aset atau tanah dan ini perlu dijelaskan lebih dalam lagi karena akan banyak kajian muncul setelah itu," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan nilai appraisal aset milik PT Mitra Kerinci dalam HGU lahan seluas 4,6 hektar yang akan dilimpahkan diketahui hanya mencapai Rp390 juta bukan Rp 1,2 miliar.

"Apakah ada nilai aset yang tak berwujud yang tidak kami ketahui sehingga nilai kerugian aset yang diganti menjadi Rp1,2 miliar atau jumlah itu termasuk ke dalam ganti rugi tanah," ujarnya.

Selain itu juga perlu opini legalnya terkait tanah negara yang diganti oleh pemerintah selaku bagian dari negara itu juga.

Langkah penundaan yang diusulkan pihaknya bukan bermaksud memperlambat namun hanya lebih kepada apa yang disepakati nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Harus ada kejelasan dan dasar hukum untuk dijadikan pegangan oleh kedua belah pihak dalam proses ganti rugi ini," ujarnya.

Draf nota kesepakatan yang dibacakan notaris, Suci, berbunyi pelimpahan lahan dilakukan melalui mekanisme ganti rugi senilai Rp1,2 miliar dan pembayaran dilakukan paling lambat pada 31 Juli 2018.

Direktur PT Mitra Kerinci Yosdian Adi mengatakan terkait dasar hukum yang diinginkan oleh pemerintah Solok Selatan, pihaknya akan memenuhinya dalam rentang waktu sepekan ke depan.
 
Top