Oleh : Fradhana Putra Disantara & Dicky Eko Prasetio

Negara-bangsa atau istilah lainnya adalah nation state merupakan suatu bentuk implementasi dari teori contract social yang dinyatakan oleh J.J. Rousseau yang ada di dalam masyarakat. Semua negara-bangsa yang dalam hal ini akan disebut negara saja memiliki tujuan dalam pendiriannya. 

Tujuan tersebut terangkum dalam tiga tujuan utama, yaitu aman, damai, dan sejahtera. Untuk meraih beberapa tujuan tersebut, dapat dipastikan banyak rintangan atau bahkan tantangan suatu bangsa. Bangsa Indonesia pada khususnya, harus menyikapi secara cepat, cermat, dan tepat akan masalah tantangan bangsa untuk millennium ke depan. Setiap aktualisasi dari rencana suatu bangsa harus dilaksanakan sesuai system kepemerintahannya.

Kita semua sudah mengetahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial secara demokrasi terpimpin.  Ketika berbicara demokrasi maka sama dengal halnya bicara tentang pemerintahan dan seni menjalankan sebuah pemerintahan. Kita semua paham bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik bagi Indonesia.

Sebagai warga negara, kita harus bertekad untuk melaksanakan demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Wujud utama demokrasi adalah pemilihan, yaitu kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui kotak suara.

Dalam pandangan penulis yang juga sebagai pelaku demokrasi itu sendiri, esensi serta nilai-nilai demokrasi Indonesia saat ini berada dalam keadaan rawan.Demokrasi yang sedang diterapkan di Indonesia ini, menjadikan partai politik sebagai center point atau peran utama dan terpenting bagi terlaksananya demokrasi, sehingga untuk mengaktualisasikan atau terlaksananya roda pemerintahan, rakyat harus memercayakan hak-hak politiknya kepada para calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi partai politik serta para calon ‘wakil’-nya yang akan duduk di kursi DPRD, DPD, dan DPR yang dimana kita mengetahui bahwasannya para calon ‘wakil rakyat’ ini direkrut melalui partai-partai politik yang ada dan memenuhi syarat untuk dipilih.

Money politic menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia yaitu Prof. Yusril Ihza Mahendra yaitu suatu uapaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan sejumlah imbalan berupa barang, uang, maupun benda-benda berharga lainnya. Salah satu yang paling sering digunakan dalam proses kontestasi demokrasi adalah uang, di mana uang menjadi kejanggalan utama sehingga menyebabkan berbagai masalah dalam dinamika politik di Indonesia.

 Hal ini yang telah menjadi sebuah kebudayaan dan realita ini harus segera dihapuskan karena ini mencederai sistem demokrasi Indonesia sendiri. Dalam tinjauan ideologi pancasila, khususnya dalam butir-butir pancasila sila keempat butir ke delapan bahwa dalam mekanisme demokrasi khususnya yang berkaitan dengan proses pergantian kepemimpinan perlu didasarkan pada akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang jujur. 

Nilai-nilai dalam butir pancasila ini sekarang sering atau bahkan telah terlupakan sehingga proses pengutamaan akal sehat dan hati nurani dalam menentukan pilihan nampaknya mulai diabaikan seiring dengan kepentingan praktis dan bernada golongan oleh sekelompok elit politik kita. 

Oleh karenanya, pendalaman dan pemahaman kembali nilai-nilai pancasila menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk meminimalisasi adanya politik uang dalam setiap pemilihan baik pemilihan presiden, parlemen, maupun kepala daerah.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2018. Pemilihan kepala daerah menjadi salah satu syarat dan ciri dari negara demokrasi. Pasalnya, dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UUD NRI 1945 dalam pasal 18 ayat 4 menekankan bahwa pemilihan kepala daerah harus dengan mekanisme demokratis. 

Secara sederhana, mekanisme demokratis mengandung pengertian bahwa aspek demokratis itu bersifat relatif dan memperhatikan unsur sosial dan kultural masyarakat. Oleh karenanya, penekanan secara demokratis ini bisa bermacam-macam sesuai dengan daerahnya, bisa dengan pemilihan umum, bisa dipilih oleh DPRD, dan bisa menurut adat atau kebiasaan masyarakat setempat (turun temurun seperti di Yogyakarta atau sistem Noken di Papua). Hal ini semakin mempertegas kedudukan dari pemilihan kepala daerah yang sejatinya bukanlah merupakan bagian dari rezim pemilu, karena secara spesifik pemilu hanya dikhususkan kepada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD serta selain itu pemilu juga lebih menekankan adanya pilihan dari rakyat secara langsung. Dengan jumlah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim total sebanyak 30.155.719 orang (sumber: kpujatim.go.id) dimana dalam memilih mempunyai pertimbangan tertentu untuk menentukan sebuah keputusan, terlebih dalam konteks kali ini keputusan politis.

Menurut hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) pada Juni 2017 terungkap bahwa ternyata toleransi masyarakat Jatim terhadap politik uang tergolong sangat tinggi, bahkan masyarakat sangat toleran, yakni mencapai 64 persen. Survei SSC ini diselenggarakan pada 10-30 Juni 2017 meliputi 38 kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan metode multistage random sampling, mengambil 800 responden dengan margin of error 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Di lansir dari Medcom.id, berdasarkan hasil survey Surabaya Survey Center (SSC) periode April 2018, masyarakat Jatim termasuk dalam kategori masyarakat yang pintar dalam memanfaatkan momentum politik saat ini, terutama berkaitan dengan money politic. Terkait politik uang masyarakat Jatim yang menyatakan akan menerima uang dan memilih mencapai sebanyak 12,4 persen. Selanjutnya masyarakat yang akan menerima uang dan akan memilih cagub/cawagub pemberi uang lebih besar sebanyak 12,4 persen. Sedangkan masyarakat yang hanya akan menerima uang dan tidak akan merubah pilihan yang sudah ditentukan sebanyak 48,4 persen. Survei dengan metode multistage random sampling ini dilakukan sejak tanggal 11-19 April 2018, di 38 Kabupaten/Kota di Jatim. 

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error 2.81 persen, level of confidence 95 persen dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden. Sebagai bentuk kendali mutu, survei ini di lengkapi dengan metode spot check hingga 20 persen dari total responden.

Dalam Undang – undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga jelas – jelas melarang adanya politik uang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 73 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.” Dari regulasi ini, kita dapat melihat dua hal. 

Hal pertama, kita dapat memberi konklusi bahwa jangankan dalam bentuk uang tunai , dalam bentuk ‘barang’ pun saja itu dilarang oleh undang-undang. Hal kedua, jangankan untuk ‘memberi’, pasal ini sendiri saja melarang Calon dan/atau Tim Kampanye untuk ‘menjanjikan’ sesuatu kepada para pemilih. 

Perlu kita ketahui bahwa yang tidak termasuk ‘memberikan uang atau materi lainnya’ meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Konklusinya, perlu adanya pemahaman nilai-niali demokrasi yang utamanya adalah mendapatkan perlindungan hak-hak manusia berdasarkan konstitusi bangsa. Jika “wong cilik iso gemuyu” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “rakyat biasa bisa tersenyum” maka itulah sebuah tolak ukur atau pedoman keberhasilan sebuah bangsa. Selanjutnya, pemahaman, pendalaman, dan penerapan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk menangkal adanya politik uang dan permasalahan-permasalahan bangsa lainnya. 

Hal ini dikarenakan nilai-nilai pancasila dewasa ini seperti telah “terpenjara” di negeri sendiri. Bahkan butir-butir pancasila dianggap tabu dan dianggap merupakan simbol kegagalan dan kelaliman para penguasa. 

Hal tersebut harus dibenarkan dan diluruskan, karena pancasila yang lahir dari modus vivendi para founding people yang digali dari inti sari buminya nusantara merupakan pedoman, tata nilai, moral, dan sebagai arah bangsa Indonesia yang menyimpan nilai-nilai kebaikan harusnya lebih dipelajari lagi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan bangsa di era global serta permasalahan moral dan mental bangsa Indoneisa, khususnya terkait dengan adanya money politik. 

Hal ini untuk mempertegas kembali dan menjadikan manusia Indonesia menjadi manusia yang manusiawi yang dapat memanusiakan manusia.


Solusi selanjutnya adalah perlunya peran orang tua dalam pola dan metode pendidikan anak. Orang tua dalam hal ini yang dimaksudkan adalah orang tua yang ada di rumah dan orang tua yang mengajar anak di sekolah yaitu guru. Bagi orang tua di rumah, peran dan contoh perilaku sangat dibutuhkan karena orang tua sejatinya merupakan “suri tauladan” bagi anak. Orang tua yang selanjutnya adalah orang tua anak di sekolah atau yang lazim di sebut guru. 

Pemilihan metode dan proses pembelajaran di sekolah harusnya dapat menjadi prioritas bagi guru atau tenaga pendidik lainnya. 

Hal ini misalnya penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan sekolah dan lebih menghargai usaha anak meskipun hasilnya masih belum optimal adalah salah satu uapaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkembangkan prinsip dan nilai-nilai integritas di limgkungan sekolah. Selanjutnya adalah peran para ahli agama atau ulama. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran ahli agama atau ulama sangat penting dalam hidup bermasyarakat sebagai the guardian of morality in the society sehingga para ahli agama atau ulama ini dapat menjadi contoh akhlak terpuji di masyarakat dan tidak terpancing dengan isu-isu provokasi berkedok SARA. Terakhir, perlu adanya dukungan dan peran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga menjadi hal wajib supaya penerapan nilai-nilai moral ini dapat dimaksimalkan di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menanggulangi adanya praktik money politic. Di harapkan pula, pemerintah dapat men-sinergikan berbagai elemen dalam masyarakat untuk dapat menangkal politik uang di masyarakat dan masalah-masalah sosial lainnya yang berkaitan dengan kemerosotan moral lainnya di masyarakat. 

Sekali lagi, upaya-upaya tadi hanya akan menjadi sia-sia belaka apabila tidak ada kesadaran dan kemauan dalam masing-masing individu untuk menanggulangi adanya praktik politik uang di masyarakat. Mau tidak mau mentalitas individu masyarakatlah yang harusnya mulai dibangun saat ini sehingga menjadi masyarakat yang mau BERBENAH, untuk kemudian dapat menjadi masyarakat yang BERUBAH, dan pada akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang BERBUAH dalam nilai dan spirit untuk mampu menjadi masyarakat Indonesia yang berjiwa Indonesia seutuhnya dalam melawan adanya money politic di masyarakat.(***)
 
Top