Solsel-Masyarakat Solok Selatan (Solsel) mengeluhkan kondisi ruas jalan provinsi Sumatra Barat (Sumbar) di kawasan Bukit Manggiu Kecamatan Sangir, Solsel yang membahayakan pengguna jalan. Terutama, saat musim hujan. Pasalnya, material tanah bekas pelebaran jalan yang ditumpuk dipinggir jalan terbawa air sehingga menutupi badan jalan dan menutup saluran kepala irigasi pertanian masyarakat di Nagari Padang Air Dingin, Sangir Jujuan. 

Ruas jalan provinsi di kecamatan Sangir itu berbatasan dengan kecamatan Sangir Jujuan, merupakan akses satu-satunya masyarkat di tiga kecamatan menuju pusat kabupaten di Padang Aro, Sangir. Masyarakat yang menggunakan akses tersebut yakni, masyarakat kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo dan Kecamatan Sangir Batang Hari.  

"Kemarin, Sabtu (28/4) sekitar dua ratus orang mahasiswa jurusan Sejarah Universitas Andalas (Unand) naik truk dilokasi ruas jalan itu karena tidak bisa dilalui bus yang membawa mahasiswa dari Padang, para mahasiswa itu hendak menuju Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan untuk melaksanakan studi lapangan tentang sejarah PDRI di nagari Bidar Alam," kata Wakil Ketua DPRD Solsel, Ali Sabri Abbas pada Haluan, Minggu (29/4).

Kondisi tersebut, kata Ali sangat memalukan. Ruas jalan itu merupakan jalan provinsi dikatakan Ali. "Apa bentuk perhatian pemerintah provinsi?. Jika diperbaiki oleh pemerintah kabupaten Solsel tentu tidak bisa sebab bukan kewenangan kabupaten. Sementara yang 'dihujat' pemerintah kabupaten, termasuk saya yang tiap hari melewati jalan itu," tandas Ali.

Ali melanjutkan, apa yang terjadi dengan pemerintah provinsi Sumbar. Ia mengatakan, masyarakat awam yang tidak mengerti, tentunya menyalahkan pemkab Solsel dan anggota DPRD padahal merupakan kewenangan provinsi. "Saya tidak habis pikir. Secara politis, pak Irwan Prayitno menang telak di Solsel, kemudian, anggota DPRD Provinsi asal Solsel juga ada dua orang. Padahal, ruas jalan provinsi sudah semakin pendek sebab, ruas jalan Lubuk Selasih-Kerinci, Jambi merupakan jalan nasional. Sementara APBD Sumbar cukup besar," beber Ali.

Terpisah, Sekretaris Nagari Padang Air Dingin, Nopa Melodi Sandra menyebutkan kondisi jalan tersebut sangat menyulitkan masyarakat ketika melewati saat hujan. Terutama, pelajar dan guru. "Kasihan kita, apalagi pelajar. Saat hujan, mereka sudah membuka sepatu melewati jalan itu dan sesampai di sekolah, pakaian sudah kotor. Begitu juga pegawai pemkab. Memang susah dilewati," ujarnya.

Nopa menambahkan, masyarakat nagari Padang Air Dingin, terutama Jorong Sikayan Talang dan Jorong Padang Air Dingin kerap melakukan gotong royong untuk membersihkan material dari badan jalan dan yang menutupi kepala irigasi pertanian masyarakat. "Kemarin, (Sabtu.red) masyarakat goro sebab ada Wakapolda yang melewati ruas itu. Jadi dengan keadaan jalan seperti itu kita swadaya membersihkan," lanjutnya.

Selain itu, imbuh Nopa, irigasi pertanian warga juga terancam jika hujan melanda yang menutup kepala bandar irigasi."Sekitar 50 hektare area persawahan masyarakat di dua jorong mengharapkan saluran irigasi itu. Seandainya, hujan cukup deras otomatis bakal menyumbat saluran irigasi pertanian. Sementara, dulu sudah ada perjanjian dengan pihak kontraktor untuk memperbaiki kepala bandar. Tapi, kerjanya aba-abalan saja," tandasnya.

Ia mengaku, untuk antisipasi runtuhan material dipinggir jalan itu, tengah berupaya untuk membuatkan proposal bantuan pengaman tebing pada pemerintah provinsi Sumbar. "Kami mewakili masyarakat berharap adanya perhatian pemerintah daerah ataupun provinsi untuk memperbaiki keadaan jalan. Jangan sampai masyarakat teraniaya," harapnya.

Senada, Anggota DPRD Solsel, Dodi Nofrial mengatakan jalan itu merupakan masih dalam pengawasan provinsi. "Sangat dikhawatirkan jalan itu. Kemudian, irigasi sawah satu-satunya masyarakat Padang Air Dingin. Jalan yang parah itu sekitar 100 meter. Dikarenakan pembuangan material ke samping itu terbawa ketika hujan dan menimbun badan jalan serta kepala bandar irigasi pertanian," kata Dodi.

Dodi berharap, supaya akses masyarakat bisa lancar. "Kami meminta pemerintah provinsi bisa menindaklanjuti untuk pemasangan pengaman tebing. Sebagai warga dan wakil rakyat tentu masyarakat mengeluhkan pada saya. Untuk BPBD kabupaten tentu sifatnya sebatas membantu," tambahnya.

Walinagari Bidar Alam, Gefriadi mengatakan kedatangan mahasiswa Unand fakultas Sejarah Budaya memang menggunakan truk. "Informasinya iya, sebab tidak bisa dilalui bus pariwisata yang mereka tumpangi. Diantar dengan jemput bolak-balik, mereka sekitar 200 orang untuk menggali sejarah PDRI di Bidar Alam," ungkapnya.

Gefriadi mengatakan, apabila hujan mengguyur banyak pihak yang terkendala melewati ruas jalan itu. "Karena licin, tak jarang anak sekolah kerap tidak jadi sekolah karena jatuh dan kembali pulang. Hendaknya, lumpur itu dibersihkan," harapnya.

Walinagari Lubuk Malako, Riono Pendri menyebutkan dikarenakan timbunan material yang menimbun badan jalan dibuang ke samping jalan sehingga jika hujan kembali menimbun jalan. Sementara, aliran air dipinggir tebing itu tidak ada sehingga mengalir kebadan jalan. "Sering kendaraan mogok, jika dibawa ke jalur kanan, jalan retak nyaris runtuh dan sebelah kiri jadi tempat air lalu," terangnya.

Irwan, Wakil Ketua Kelompok kuliah lapangan fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sejarah Unand menyebutkan tujuan ke Bidar Alam dalam rangka penelitian tentang sejarah PDRI. "Insyaallah setelah penelitian kami, akan membuat buku dan museum yang MoU dengan pemerintah nagari," ujarnya.

Dia mengatakan, memang ada mahasiswa yang menggunakan truk dikarenakan bus pariwisata dari Padang yang ditumpangi tidak berani melewati ruas itu. "Sopirnya takut sehingga dijemput dengan bus pemkab Solsel dan dikarenakan tidak cukup maka sebagian naik truk," tambahnya.

Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Zigo Rolanda menyebutkan tahun 2018 ini ruas jalan tersebut bahkan sudah mulai pengerjaannya satu paket dengan jalan Durian Tarung, Padang Aro. "Tentu semua butuh proses sesuai dengan aturan. Saya mengimbau dan mengajak kepada semua elemen masyarakat supaya kita sama-sama mengawasi pengerjaannya agar sesuai spesifikasi. Jalan ini setiap tahun dianggarkan, tahun 2019 juga masuk. Ketika kami pembahasan Musrenbang lalu. Dan saya juga meminta kepada masyarakat jika ada lahannya yang kena, agar bisa bersama-sama membantu untuk pembebasan. Nanti jangan pemerintah saja yang disalahkan, tentu harus saling berkorban untuk kemajuan daerah," tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bari melalui pesan WhatsApp pada  mengatakan, lokasi ruas jalan provinsi itu pada anggaran 2018 ini termasuk yang akan ditangani. Kontraktor yang akan mengerjakannya sudah ada dan baru tanda tangan kontrak. "Insyaallah, dalam waktu dekat, lokasi tersebut sudah bisa ditangani perbaikannya dan peningkatannya. Malah, sebentar ini (Minggu 29/4) saya dapat laporan dari PPTK-nya, alat sudah bekerja untuk perataan jalan menggunakan 'Grader'," katanya.

Terkait, adanya harapan masyarakat untuk pengaman tebing, Fathol meminta perwakilan masyarat mengkoordinasikan dengan pengawas dan PPTK-nya dilapangan. "Atau bisa juga dengan surat permohonan kelompok petani yang dialamatkan ke PPTK Dinas PUPR Provinsi Sumbar," tutupnya. (h/jef/men)


Sumber Haluan
 
Top