Solsel,mediaterobos.com-Guna menciptakan pelayanan prima serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Solok Selatan, lakukan perubahan beberapa regulasi. Selain itu, juga bakal menerapkan percepatan akselerasi penggunaan system dalam pelayanan.

"Kita akan membuat peraturan bupati guna menjamin masyarakat yang berurusan berbagai perizinan dan non perizinan melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merasa puas," kata Kabid PTSP, Dinas DPMPTSP Solok Selatan, Marfiandhika Arief.

Saat ini, PTSP Solok Selatan memiliki 157 jenis pelayanan yang terdiri dari 110 perizinan dan 47 jenis non perizinan. Semua ini memerlukan inovasi terkait pelayanan agar masyarakat yang berurusan merasa praktis dan terlayani dengan transparan.

Keoptimisan ini, pihaknya harus memulai dengan menyatukan persepsi beberapa OPD. Terkait tim yang akan bekerja untuk penerbitan izin melalui PTSP, yang selama ini masih terjadi kerancuan dalam menetapkan hasil kerja tim.

Artinya, ada izin yang selama ini masih ditetapkan dan diterbitkan oleh salah satu OPD. Semestinya, penetapan dan penerbitan izin itu adalah Dinas PMPTSP. Karena tim dibawah kendali PTSP."Untuk itu, kita perlu menyatukan persepsi terkait tim untuk penerbitan perizinan yang dilakukan ini, dengan melahirkan regulasi. Sehingga keterjaminan hukum, serta keterjaminan waktu pelayanan bagi masyarakat yang berurusan dapat ditetapkan," katanya.

Ditambahkan, saat ini dari 157 perizinan dan non perizinan, sebanyak 156 gratis, dan masih belum gratis adalah perizinan terkait IMB.Selain melengkapi regulasi untuk kenyamanan pelayanan di PTSP, pihaknya juga tetap akan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Cerdas Layanan Prima Terpadu Untuk Publik (Sicantik).

"Sehingga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi maupun terkait pelayanan perizinan betul-betul sangat mudah. selain itu, digitalisasi proses layanan perizinan tersebut diharapkan berkontribusi positif terhadap pencapaian target investasi tahun ini," jelasnya.

Kebijakan ini nantinya dalam pelaksanaannya akan betjalan dengan baik. Secara aspek teknis maupun aspek legalitas akan menguntungkan semua pihak. Baik masyarakat yang dilayani maupun pemerintah sendiri. (rls)

 
Top